Sejarah Kerajaan Majapahit dari Berdiri hingga Runtuh: Sebuah Tinjauan Historis

Sejarah Kerajaan Majapahit merupakan salah satu epos paling gemilang sekaligus kompleks dalam panggung sejarah Asia Tenggara. Eksis antara kurun waktu 1293 hingga awal abad ke-16 (sekitar 1527 M), Majapahit bukan sekadar kerajaan agraris di pedalaman Jawa Timur, melainkan sebuah kemaharajaan maritim (thalassokrasi) yang hegemoni politik dan ekonominya melintasi batas-batas kepulauan Nusantara modern. Dalam konstruksi historiografi, Majapahit kerap diposisikan sebagai puncak integrasi politik pra-kolonial di kawasan ini.

Didirikan oleh Raden Wijaya pasca runtuhnya Singhasari akibat invasi Mongol, Majapahit berkembang pesat terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan dukungan mahapatih Gajah Mada. Melalui Sumpah Palapa yang terkenal, ekspansi wilayah dilakukan secara sistematis, mencakup Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga sebagian Semenanjung Malaya. Namun, penting dicatat bahwa konsep “kekuasaan” Majapahit tidak selalu bersifat teritorial langsung, melainkan berbentuk jaringan mandala dengan relasi upeti dan pengaruh politik.

Artikel ini akan mengupas tuntas sejarah Kerajaan Majapahit dari berdiri hingga runtuh, menganalisis dinamika politik, struktur sosial-ekonomi, pencapaian kultural, hingga faktor-faktor struktural yang memicu disintegrasi keruntuhannya menurut kacamata historiografi modern. Secara sosial-ekonomi, Majapahit ditopang oleh sistem agraria yang kuat serta perdagangan maritim yang terhubung dengan jalur internasional. Di sisi kultural, karya sastra seperti Negarakertagama dan Sutasoma mencerminkan kemajuan intelektual sekaligus nilai toleransi religius.

Meski demikian, kejayaan tersebut tidak berlangsung abadi. Konflik internal, seperti Perang Paregreg, melemahkan stabilitas politik pusat. Di saat yang sama, munculnya kekuatan-kekuatan baru berbasis Islam di pesisir utara Jawa serta perubahan jalur perdagangan global turut menggerus dominasi Majapahit. Dengan demikian, keruntuhan Majapahit tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai proses panjang yang melibatkan faktor internal dan eksternal secara simultan.

1. Latar Belakang dan Berdirinya Majapahit (1293 M)

Lahirnya Majapahit tidak dapat dilepaskan dari krisis politik yang menghancurkan kerajaan pendahulunya, Singhasari, serta dinamika geopolitik global pada akhir abad ke-13, yakni ekspansi Kekaisaran Mongol (Dinasti Yuan).

Runtuhnya Singhasari dan Pelarian Raden Wijaya

Pada tahun 1292, Raja Kertanegara dari Singhasari tewas dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang, bupati Gelang-gelang (Kediri). Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Singhasari sekaligus membuka babak baru dalam dinamika politik Jawa Timur. Menantu Kertanegara, Raden Wijaya (Dyah Wijaya), berhasil melarikan diri ke Sumenep untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja (Muljana, 2005).

Atas saran taktis Wiraraja, Raden Wijaya memilih strategi kompromi politik dengan menyerahkan diri kepada Jayakatwang dan berpura-pura mengabdi. Langkah ini mencerminkan kecerdikan diplomasi sekaligus kemampuan membaca situasi kekuasaan secara pragmatis. Dalam posisinya sebagai abdi, Wijaya kemudian mengajukan permohonan kepada Jayakatwang untuk membuka sebidang hutan di wilayah Tarik dengan alasan dijadikan kawasan perburuan kerajaan.

Permohonan tersebut dikabulkan, dan di lokasi yang kemudian dikenal sebagai Hutan Tarik, Wijaya bersama para pengikutnya mulai membuka lahan dan membangun permukiman baru. Kawasan ini ditumbuhi banyak pohon maja dengan rasa buah yang pahit. Dari karakteristik inilah muncul penamaan “Majapahit” — gabungan kata “maja” dan “pahit” — yang dalam bahasa Sanskerta juga dikenal sebagai Wilwatikta.

Secara historiografis, fase ini sering ditafsirkan sebagai titik awal berdirinya Majapahit, yang kelak berkembang menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Nusantara. Pembukaan Hutan Tarik bukan sekadar peristiwa geografis, melainkan simbol lahirnya pusat kekuasaan baru yang dibangun melalui strategi adaptif, kecerdikan politik, dan pemanfaatan peluang dalam situasi krisis.

Intervensi Mongol dan Taktik Raden Wijaya

Pada tahun 1293, armada besar Dinasti Yuan yang dikirim oleh Kubilai Khan tiba di Jawa untuk menghukum Kertanegara. Raden Wijaya melihat ini sebagai peluang emas. Menurut catatan kronik Tiongkok Yuan Shi, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk menggempur Kediri (Groeneveldt, 2009).

Setelah Jayakatwang dikalahkan, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol secara gerilya. Serangan mendadak ini memaksa sisa armada Mongol melarikan diri kembali ke Tiongkok. Pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka (bertepatan dengan 10 November 1293), Raden Wijaya menobatkan dirinya sebagai raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana.

2. Masa Konsolidasi dan Krisis Internal (1293 - 1328)

Periode awal Majapahit diwarnai oleh instabilitas politik. Berdirinya kerajaan baru ini memicu perebutan kekuasaan di antara para panglima yang merasa pembagian kekuasaan tidak proporsional (Farkhan, 2014).

Pemberontakan Para Sahabat

Kebijakan Raden Wijaya, ditambah intrik politik dari tokoh licik bernama Mahapati, memicu serangkaian pemberontakan berdarah:

• Pemberontakan Ranggalawe (1295)
• Pemberontakan Lembu Sora (1300)
• Pemberontakan Nambi (1316)

Masa Kelam Jayanegara

Setelah Raden Wijaya wafat pada tahun 1309, tahta Kerajaan Majapahit beralih kepada putranya, Jayanegara. Namun, masa pemerintahannya justru diwarnai oleh instabilitas politik dan serangkaian pemberontakan internal yang menguji ketahanan struktur kekuasaan kerajaan yang masih relatif muda. Situasi ini menunjukkan bahwa proses konsolidasi pasca-pendirian Majapahit belum sepenuhnya mapan.

Puncak krisis terjadi dalam peristiwa Pemberontakan Ra Kuti pada tahun 1319, ketika pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Ra Kuti berhasil menduduki ibu kota dan mengancam keselamatan raja. Dalam kondisi genting tersebut, Jayanegara terpaksa melarikan diri demi menyelamatkan diri dari kudeta yang hampir berhasil menggulingkan kekuasaannya.

Keselamatan Jayanegara kemudian ditentukan oleh loyalitas pasukan elit kerajaan, yaitu Bhayangkara, yang saat itu dipimpin oleh seorang perwira muda bernama Gajah Mada. Dengan strategi yang terorganisir dan keberanian yang menonjol, Gajah Mada berhasil mengevakuasi raja ke tempat aman sekaligus mengatur serangan balasan terhadap pasukan pemberontak hingga akhirnya berhasil memulihkan kembali kendali kerajaan.

Peristiwa ini tidak hanya penting dalam konteks penyelamatan kekuasaan Jayanegara, tetapi juga menjadi titik balik dalam karier politik Gajah Mada. Keberhasilannya menunjukkan kapasitas kepemimpinan, loyalitas, dan kecakapan militernya, yang kemudian mengantarkannya naik dalam hierarki kekuasaan Majapahit. Dalam perspektif historiografi modern, episode ini kerap dipandang sebagai fondasi awal munculnya Gajah Mada sebagai aktor kunci dalam ekspansi dan kejayaan Majapahit pada periode berikutnya (Ricklefs, 2008).

3. Era Keemasan Majapahit: Tribhuwana Tunggadewi hingga Hayam Wuruk

Kerajaan menapaki masa kejayaan ketika tahta dipegang oleh putri Raden Wijaya, Tribhuwana Tunggadewi (1328-1350), dan mencapai puncaknya di bawah Hayam Wuruk (1350-1389).

Sumpah Palapa dan Ekspansi Gajah Mada

Pada tahun 1336, ketika Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Amangkubhumi dalam struktur pemerintahan Majapahit, ia mengucapkan sebuah ikrar politik yang monumental, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah ini bukan sekadar janji personal, melainkan sebuah doktrin geopolitik yang mencerminkan visi besar untuk menyatukan wilayah Nusantara di bawah hegemoni Majapahit.

Dalam narasi yang terekam dalam kakawin Negarakertagama dan Pararaton, Gajah Mada menyatakan bahwa ia tidak akan menikmati “palapa” (yang sering ditafsirkan sebagai kenikmatan duniawi) sebelum berhasil menaklukkan dan mempersatukan wilayah-wilayah seperti Gurun, Seram, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, hingga Tumasik. Pernyataan ini menunjukkan cakrawala politik Majapahit yang melampaui batas Jawa, mencakup jaringan kepulauan yang luas.

Secara historiografis, Sumpah Palapa dapat dipahami sebagai strategi legitimasi kekuasaan sekaligus manifestasi ide integrasi kawasan. Konsep “penyatuan” yang dimaksud tidak selalu berarti kontrol administratif langsung, melainkan pembentukan jaringan kekuasaan berbasis pengaruh, tributari, dan aliansi politik dalam pola mandala khas Asia Tenggara. Dengan demikian, sumpah ini menjadi landasan ideologis bagi ekspansi Majapahit pada masa berikutnya, sekaligus menandai peran sentral Gajah Mada sebagai arsitek utama kejayaan imperium tersebut.

Hegemoni di Bawah Hayam Wuruk (Rajasanagara)

Masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350–1389) sering dipandang sebagai episentrum kejayaan Majapahit, ketika stabilitas politik, ekspansi wilayah, dan kemajuan kultural mencapai titik puncaknya. Di bawah kepemimpinannya, yang didukung oleh Gajah Mada sebagai Mahapatih Amangkubhumi, Majapahit mampu mengonsolidasikan kekuasaan secara efektif, baik di pusat maupun di wilayah-wilayah taklukan.

Menurut Kakawin Nagarakretagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365, mandala kekuasaan Majapahit mencakup hampir seluruh wilayah kepulauan Indonesia modern, Semenanjung Malaya, hingga Tumasik atau Singapura (Robson, 1995). Namun, dalam perspektif historiografi modern, cakupan ini lebih tepat dipahami sebagai jaringan pengaruh politik dan ekonomi daripada kontrol administratif langsung. Sistem mandala yang diterapkan memungkinkan Majapahit membangun relasi hierarkis dengan daerah-daerah bawahan melalui mekanisme upeti, aliansi, dan simbolik kekuasaan.

Selain ekspansi wilayah, masa Hayam Wuruk juga ditandai oleh kemajuan dalam bidang sastra, seni, dan agama. Karya-karya seperti Nagarakretagama tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi politik, tetapi juga sebagai legitimasi ideologis atas kebesaran kerajaan. Dengan demikian, periode ini tidak hanya merepresentasikan puncak kekuatan teritorial Majapahit, tetapi juga kematangan peradaban yang mencerminkan integrasi antara kekuasaan politik dan ekspresi kultural.

Sistem Ekonomi dan Perdagangan Maritim:

Dalam kajian ekonomi sejarah, Jan Wisseman Christie (1998) menyoroti bahwa Majapahit berhasil mengintegrasikan pasar-pasar lokal Jawa ke dalam jaringan perdagangan laut Asia. Lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo menghasilkan surplus beras yang ditukar dengan rempah-rempah dari Maluku, lalu diekspor melalui pelabuhan Tuban dan Gresik. Hal ini diilhami oleh sistem birokrasi perpajakan pelabuhan yang sangat terstruktur (Utomo, 2010).

4. Kehidupan Sosial, Budaya, dan Tata Kota Trowulan

Pencapaian Majapahit juga diukur dari tingginya peradaban tata ruang dan kultural.

Trowulan sebagai Megapolitan Klasik

Berdasarkan temuan riset arkeologis, pusat pemerintahan Majapahit di Trowulan tidak dapat dipahami sebagai keraton tertutup sebagaimana konsep istana dalam tradisi feodal klasik, melainkan sebagai sebuah kota kosmopolitan terbuka yang dinamis. Kawasan ini dihuni oleh puluhan ribu jiwa yang terdiri dari beragam kelompok sosial, mulai dari elite birokrasi, pedagang, pengrajin, hingga komunitas asing yang terlibat dalam aktivitas perdagangan maritim.

Struktur tata ruang Trowulan menunjukkan tingkat perencanaan urban yang maju. Berbagai temuan seperti jaringan kanal, kolam, dan waduk mengindikasikan adanya sistem manajemen air yang canggih dan terintegrasi. Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi untuk kebutuhan domestik seperti irigasi dan sanitasi, tetapi juga memiliki dimensi simbolik dan religius dalam kosmologi Hindu-Buddha yang dianut masyarakat Majapahit. Dengan demikian, pengelolaan air menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kota sekaligus legitimasi kekuasaan.

Selain itu, distribusi situs-situs arkeologis seperti candi, pemukiman, dan area industri menunjukkan bahwa Trowulan merupakan pusat aktivitas ekonomi dan kultural yang kompleks. Tidak terdapat batas fisik yang kaku antara “keraton” dan “kota”, melainkan pola ruang yang menyatu dalam satu lanskap urban. Hal ini memperkuat pandangan bahwa Majapahit memiliki karakter sebagai pusat peradaban terbuka dengan mobilitas sosial dan interaksi antarbudaya yang tinggi.

Dalam perspektif historiografi modern, interpretasi ini menantang narasi lama yang melihat ibu kota kerajaan semata sebagai pusat kekuasaan politik yang eksklusif. Sebaliknya, Trowulan merepresentasikan model kota pra-modern di Asia Tenggara yang kosmopolitan, adaptif, dan terhubung dengan jaringan perdagangan regional (Munandar, 2008).

Sinkretisme Agama dan "Bhinneka Tunggal Ika"

Agama resmi kerajaan adalah perpaduan Hindu-Siwa dan Buddha-Mahayana. Toleransi ini dirumuskan oleh Mpu Tantular dalam Kakawin Sutasoma: "Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa". Selain itu, riset arkeologis pada Makam Troloyo membuktikan bahwa komunitas Muslim telah bermukim dan memiliki kedudukan terhormat di pusat ibukota Majapahit tanpa mengalami persekusi (Santiko, 2012).

5. Tragedi Bubat (1357): Noda dalam Sejarah Ekspansi

Satu-satunya kegagalan diplomasi Majapahit adalah peristiwa Pasunda Bubat. Rencana pernikahan Hayam Wuruk dengan putri Sunda, Dyah Pitaloka, berujung pada pertempuran berdarah akibat ambisi Gajah Mada yang menuntut Sunda tunduk sebagai vasal (Coedes, 1968). Tragedi ini menyebabkan hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada merenggang di akhir hayat sang Mahapatih.

6. Kemunduran dan Runtuhnya Majapahit (Abad 15 - 16)

Keruntuhan Majapahit adalah proses disintegrasi struktural yang panjang. Pakar sejarah sepakat bahwa keruntuhan ini lebih banyak disebabkan oleh faktor internal dan pergeseran rute niaga (Noorduyn, 1978).

Perang Paregreg (1404–1406)

Konflik suksesi antara Wikramawardhana dan Bhre Wirabhumi meledak menjadi perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregreg. Konflik ini berakar pada dualisme kekuasaan dalam tubuh Majapahit pasca wafatnya Hayam Wuruk, yang memunculkan rivalitas antara pusat kekuasaan di barat dan timur.

Perang Paregreg bukan sekadar konflik elite istana, melainkan krisis struktural yang berdampak luas terhadap stabilitas politik kerajaan. Pertempuran yang berlangsung berkepanjangan menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi, termasuk kas negara dan tenaga militer. Infrastruktur pemerintahan pun melemah, sehingga kemampuan Majapahit dalam mengelola wilayah taklukan mengalami penurunan signifikan.

Dampak paling nyata terlihat pada melemahnya kontrol Majapahit terhadap pelabuhan-pelabuhan strategis di pesisir utara Jawa. Wilayah-wilayah seperti Gresik, Tuban, dan Demak mulai menunjukkan kecenderungan otonomi yang lebih kuat, seiring dengan meningkatnya pengaruh jaringan perdagangan maritim berbasis Islam.

Dalam perspektif historiografi modern, Perang Paregreg sering dipandang sebagai titik balik yang mempercepat proses disintegrasi Majapahit. Konflik internal ini tidak hanya melemahkan legitimasi politik pusat, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya kekuatan-kekuatan baru di pesisir yang pada akhirnya menggeser dominasi Majapahit dalam struktur geopolitik Jawa (Noorduyn, 1978).

Kebangkitan Kesultanan Demak

Memasuki abad ke-15, lanskap politik dan ekonomi di Jawa mengalami transformasi signifikan, terutama dengan bangkitnya pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, dan Tuban. Kota-kota ini berkembang pesat menjadi pusat perdagangan internasional yang relatif otonom, didorong oleh meningkatnya aktivitas jaringan dagang Muslim yang menghubungkan Nusantara dengan kawasan Samudra Hindia hingga Timur Tengah.

Dominasi para pedagang Muslim tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membawa perubahan sosial dan kultural yang signifikan. Komunitas-komunitas pesisir mulai membangun identitas politik yang lebih mandiri, terlepas dari kontrol langsung Majapahit. Pola hubungan yang sebelumnya berbasis mandala dan upeti secara perlahan melemah, digantikan oleh dinamika kekuasaan baru yang lebih berbasis pada kontrol perdagangan dan jaringan maritim.

Puncak dari pergeseran ini ditandai dengan berdirinya Kesultanan Demak, yang menjadi simbol munculnya kekuatan politik Islam di Jawa. Demak tidak hanya berperan sebagai pusat kekuasaan baru, tetapi juga sebagai aktor penting dalam mengonsolidasikan jaringan pelabuhan pesisir di bawah pengaruhnya. Dalam perspektif historiografi modern, kemunculan Demak merepresentasikan perubahan struktur geopolitik dari dominasi agraris-pedalaman menuju kekuatan maritim-pesisir.

Dengan demikian, pergeseran ini tidak dapat dipahami semata sebagai konflik antara dua kekuatan, melainkan sebagai transformasi struktural yang dipicu oleh perubahan jalur perdagangan global, mobilitas pedagang lintas budaya, serta adaptasi lokal terhadap dinamika ekonomi maritim (Ricklefs, 2008).

Serangan Akhir 1527

Klaim tradisional bahwa Majapahit runtuh pada tahun 1478 melalui peristiwa “Sirna Ilang Kertaning Bumi” akibat serangan Kesultanan Demak perlu dikoreksi dalam kerangka historiografi modern. Penanggalan tersebut lebih tepat dipahami sebagai simbolik kronogram (candrasengkala), bukan penanda runtuhnya Majapahit secara faktual.

Secara historis, tahun 1478 justru merujuk pada konflik internal berupa kudeta yang dilakukan oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya terhadap Kertabhumi. Peristiwa ini mencerminkan fragmentasi politik yang semakin dalam di tubuh Majapahit, di mana legitimasi kekuasaan tidak lagi terpusat dan stabil. Dengan demikian, “keruntuhan” pada fase ini lebih tepat dimaknai sebagai disrupsi internal, bukan kehancuran total akibat faktor eksternal.

Majapahit sendiri masih bertahan dalam bentuk kekuasaan yang semakin terbatas hingga awal abad ke-16. Baru pada tahun 1527, proses disintegrasi tersebut mencapai titik akhir ketika wilayah-wilayah sisa Majapahit secara efektif diakuisisi oleh Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Momentum ini sekaligus menandai peralihan hegemoni politik di Jawa dari kerajaan Hindu-Buddha menuju kesultanan Islam berbasis maritim.

Dalam perspektif historiografi, penting untuk membedakan antara narasi simbolik-tradisional dan rekonstruksi sejarah berbasis bukti. Keruntuhan Majapahit bukanlah peristiwa tunggal yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan proses panjang yang melibatkan konflik internal, perubahan ekonomi, serta tekanan eksternal yang berlangsung secara gradual (Hasan, 2004).

Kesimpulan: Warisan Abadi Majapahit

Sejarah Kerajaan Majapahit dari berdiri hingga runtuh memberikan kita kerangka pemahaman tentang bagaimana geopolitik, integrasi ekonomi maritim, dan toleransi beragama dikelola dalam sebuah imperium klasik. Meskipun kekuasaan politiknya telah tiada, gagasan ideologis Majapahit—konsep penyatuan Nusantara dan Bhinneka Tunggal Ika—tetap menjadi landasan filosofis bagi negara-bangsa Indonesia modern.

Daftar Pustaka & Referensi Akademis

Buku (Monograf):

Coedes, G. (1968). The Indianized States of Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii Press.

Groeneveldt, W. P. (2009). Nusantara dalam Catatan Tionghoa. Jakarta: Komunitas Bambu.

Muljana, S. (2005). Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit. Yogyakarta: LKiS.

Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c.1200 (4th ed.). Stanford: Stanford University Press.

Robson, S. O. (1995). Desawarnana (Nagarakrtagama) by Mpu Prapanca. Leiden: KITLV Press.

Artikel Jurnal Ilmiah (Peer-Reviewed Journals):

Christie, J. W. (1998). "Javanese Markets and the Asian Sea Trade Network to A.D. 1400". Journal of the Economic and Social History of the Orient, 41(3), 344-381.

Hasan, D. (2004). "Masa Akhir Majapahit: Analisis Epigrafis dan Historiografis". Berkala Arkeologi, 24(1), 50-65.

Munandar, A. A. (2008). "Ibukota Majapahit, Masa Jaya dan Pencapaian". Berkala Arkeologi, 28(2), 65-80.

Noorduyn, J. (1978). "Majapahit in the Fifteenth Century". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 134(2/3), 207-274.

Santiko, H. (2012). "Toleransi Beragama dan Karakter Bangsa: Perspektif Arkeologi di Era Majapahit". Jurnal Sejarah dan Budaya, 6(1), 15-28.

Utomo, B. B. (2010). "Majapahit dalam Lintas Pelayaran dan Perdagangan Nusantara". Jurnal Penelitian Arkeologi, 12(2), 45-60.

 

Lokasi:

Berbagi :